PPh Pasal 26: Objek Pembayaran dan Pemeriksaan P3B
PPh Pasal 26 perlu ditelaah dari jenis penghasilan dan status penerima luar negeri. Tarif atas penghasilan bruto tidak otomatis berlaku untuk semua transaksi; pengalihan aset atau saham dan manfaat P3B memerlukan pemeriksaan terpisah.
Identifikasi status penerima
Periksa pihak yang berhak atas penghasilan, negara domisili, hubungan kontrak dan keberadaan bentuk usaha tetap bila relevan. Rekening bank luar negeri atau mata uang pembayaran saja tidak cukup untuk menentukan status serta perlakuan pajaknya.
Klasifikasikan penghasilan sebelum memilih tarif
Dividen, bunga, royalti, jasa dan transaksi pengalihan aset/saham memiliki dasar penelaahan yang perlu dibedakan. Ketentuan domestik PPh 26 pada sejumlah penghasilan menggunakan tarif 20% atas bruto, tetapi jangan menggeneralisasikannya ke setiap pembayaran atau menyebut seluruhnya final tanpa pemeriksaan.
Periksa P3B dan persyaratan manfaatnya
Baca perjanjian yang relevan untuk negara penerima serta jenis penghasilan. Telaah hak pemajakan, tarif dan persyaratan dokumen berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dokumen domisili tidak boleh diperlakukan sebagai jaminan bahwa semua manfaat treaty otomatis tersedia.
Susun working paper lintas negara
Simpan kontrak, invoice, identitas penerima, bukti pekerjaan, dokumen treaty, keputusan klasifikasi dan perhitungan. Jelaskan komponen fee, royalty atau reimbursement pada invoice campuran. Transaksi afiliasi dapat membutuhkan penelaahan tambahan.
Gunakan artikel transaksi yang lebih spesifik
Untuk fee pengelola villa luar negeri, buka pembahasan management fee. Untuk penjualan saham, gunakan artikel pajak penjualan saham dan analisis P3B. Panduan ini memperkenalkan urutan penelaahan, bukan menetapkan satu tarif untuk seluruh pembayaran lintas negara.
FAQ PPh Pasal 26
Apakah semua pembayaran luar negeri dipotong 20% dari bruto?
Tidak otomatis. Jenis transaksi, penerima dan P3B perlu diperiksa.
Apakah P3B selalu menghapus pajak Indonesia?
Tidak. Hak pemajakan serta persyaratan mengikuti perjanjian dan ketentuan yang relevan.
Rujukan resmi
Baca Juga: Administrasi Pajak Bisnis di Bali: Pembukuan, Pelaporan dan Kontrol Dokumen
