Objek PBJT Jasa Perhotelan: Apa yang Masuk dan Dikecualikan?

Objek PBJT Jasa Perhotelan: Klasifikasi Transaksi Hotel Sebelum Pelaporan

Posted September 5, 2026

Hotel tidak sebaiknya menghitung PBJT dengan cara menjumlahkan seluruh penerimaan lalu memasukkannya ke satu kategori. Dalam satu operasional dapat terdapat kamar, ruang rapat, restoran, minibar, spa, outlet pihak ketiga, deposit, refund, dan transaksi OTA dengan karakter yang berbeda.

Langkah pertama adalah menentukan transaksi mana yang merupakan objek PBJT Jasa Perhotelan, mana yang termasuk objek PBJT lain, mana yang dikecualikan, dan mana yang perlu dianalisis berdasarkan fakta transaksinya.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, objek PBJT mencakup penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu, salah satunya Jasa Perhotelan.

Objek PBJT jasa perhotelan: apa saja yang termasuk?

Pasal 53 UU Nomor 1 Tahun 2022 memasukkan penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan, dengan contoh hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, dan glamping.

Jadi, analisis tidak berhenti pada izin usaha yang menggunakan kata “hotel”. Villa, guesthouse, resort, glamping, dan bentuk akomodasi lain yang disebut undang-undang juga dapat berada dalam cakupan Jasa Perhotelan.

Akomodasi dan fasilitas penunjang

Untuk hotel, room revenue merupakan contoh paling jelas. Namun ketentuan juga mencakup fasilitas penunjang dari penyediaan akomodasi.

Praktiknya, finance tetap perlu memeriksa bagaimana suatu fasilitas ditawarkan, dibayar, dan dicatat. Jangan hanya mengandalkan nama akun seperti other hotel revenue atau guest service untuk menentukan objek pajaknya.

Peta transaksi yang berguna adalah:

reservasi/folio → jenis layanan → jumlah yang dibayar → sumber data → akun general ledger → kategori PBJT → working paper.

Ruang rapat termasuk, tetapi ruang untuk diusahakan pihak lain dikecualikan

Perbedaan ini penting.

Undang-undang memasukkan penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan dalam Jasa Perhotelan. Namun undang-undang juga secara eksplisit mengecualikan jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Contohnya, meeting room yang disediakan hotel kepada tamu atau perusahaan perlu dibedakan dari ruang hotel yang disewakan kepada pihak lain untuk menjalankan toko, kantor, klinik, atau usaha lain.

Jangan menyimpulkan perlakuannya hanya dari istilah “sewa ruang”. Periksa siapa pengguna ruang, tujuan pemakaian, kontrak, invoice, dan bagaimana jasa tersebut diberikan.

Apa yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan?

Undang-undang yang sama juga mengecualikan beberapa jasa dari kelompok Jasa Perhotelan, termasuk:

jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah
jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lain yang sejenis
jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata
jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel

Pengecualian tersebut menunjukkan bahwa lokasi transaksi berada di hotel tidak otomatis membuatnya menjadi objek PBJT Jasa Perhotelan.

Jangan masukkan semua pendapatan hotel ke satu objek PBJT

Hotel dapat menjalankan beberapa jenis transaksi dalam properti yang sama. Untuk pelaporan yang dapat ditelusuri, chart of accounts dan sistem operasional sebaiknya mampu memisahkan sumber pendapatan tersebut.

Restoran, room service, minibar, dan banquet

Makanan dan minuman merupakan kategori PBJT tersendiri dalam UU HKPD. Karena itu, transaksi restoran tidak sebaiknya otomatis digabung ke room revenue hanya karena pelanggan adalah tamu hotel.

Hal yang sama perlu diperiksa pada room service, minibar, banquet, paket kamar termasuk sarapan, serta penjualan makanan kepada pengunjung yang tidak menginap.

Panduan PBJT Restoran Hotel Bali membahas pemisahan PMS, POS, paket kamar, sarapan, minibar, banquet, deposit, dan transaksi restoran secara lebih khusus.

Spa, hiburan, dan outlet pihak ketiga

Spa atau kegiatan hiburan tertentu juga tidak sebaiknya otomatis dimasukkan ke Jasa Perhotelan. UU HKPD mempunyai kelompok PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan tersendiri.

Demikian pula outlet yang dijalankan pihak ketiga perlu dibedakan antara pendapatan operasional hotel, sewa ruang, revenue share, atau transaksi lain. Contract, invoice, pihak yang menyediakan jasa, dan aliran pembayaran perlu dibaca bersama sebelum klasifikasinya ditentukan.

Matriks klasifikasi objek PBJT hotel

Tabel berikut dapat digunakan sebagai kontrol awal sebelum transaksi masuk ke working paper. Ini bukan klasifikasi resmi untuk setiap fakta transaksi.

Transaksi	Screening Awal	Data yang Diperiksa
Kamar hotel	Jasa Perhotelan	PMS, folio, invoice
Vila atau guesthouse komersial	Jasa Perhotelan jika memenuhi kondisi transaksi yang relevan	Reservasi, kontrak, folio
Meeting room hotel	Jasa Perhotelan	Event order, invoice, folio
Restoran hotel	PBJT Makanan dan/atau Minuman jika memenuhi ketentuan	POS, bill, invoice
Room service/minibar	Review sebagai transaksi makanan/minuman	PMS/POS dan folio
Spa atau hiburan	Review kategori PBJT terkait	POS, invoice, jenis layanan
Ruang disewakan untuk usaha pihak lain	Dikecualikan dari Jasa Perhotelan menurut Pasal 53	Kontrak sewa dan invoice
Deposit tamu	Belum cukup untuk menentukan objek hanya dari penerimaan kas	Deposit ledger, booking, folio
Refund	Koreksi terhadap transaksi asal, bukan kategori objek tersendiri	Refund report dan transaksi asal
Settlement OTA	Metode/arahan pembayaran, bukan kategori objek tersendiri	OTA report, folio, bank

Implikasi tabel tersebut adalah finance perlu mengklasifikasikan substansi transaksi sebelum melihat metode pembayaran. Satu transfer bank atau satu settlement OTA dapat berisi beberapa jenis transaksi.

Deposit, refund, OTA, dan rekening bank bukan kategori objek

Kesalahan umum terjadi ketika metode pembayaran dianggap sebagai dasar klasifikasi pajak.

Deposit bukan otomatis objek tersendiri hanya karena uang sudah masuk. Review status reservasi, hak dan kewajiban hotel, kemungkinan refund, serta kapan pembayaran tersebut berkaitan dengan jasa yang diberikan.

Refund juga bukan objek baru. Finance perlu menelusuri transaksi asal dan memastikan reversal pada PMS, POS, bank, dan general ledger konsisten.

OTA adalah kanal distribusi. Gross booking, komisi, refund, adjustment, settlement, dan bank receipt harus direkonsiliasi sebelum angka digunakan dalam working paper.

Karena itu, total kredit rekening bank tidak dapat digunakan sebagai pengganti klasifikasi objek PBJT.

Siapa Wajib Pajak PBJT Jasa Perhotelan?

Pasal 56 dan Pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 2022 menetapkan konsumen sebagai Subjek Pajak PBJT, orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu sebagai Wajib Pajak PBJT, serta jumlah yang dibayarkan konsumen sebagai dasar pengenaan PBJT.

Berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2023, PBJT atas Jasa Perhotelan termasuk pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

Untuk tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel dan dipasarkan melalui pihak ketiga, Penjelasan UU Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Artinya, keberadaan OTA atau platform tidak otomatis memindahkan posisi Wajib Pajak kepada platform.

Ruang lingkup review objek PBJT untuk hotel

Untuk hotel yang memiliki banyak sumber pendapatan, review dapat mencakup:

Area	Pekerjaan	Hasil
PMS	Pisahkan kamar, package, complimentary, adjustment, dan refund	Peta room transaction
POS	Pisahkan restoran, minibar, room service, banquet, spa/outlet jika relevan	Peta outlet transaction
Kontrak	Review meeting room, tenant, sewa ruang, dan revenue share	Daftar transaksi yang perlu klasifikasi
OTA	Cocokkan booking, refund, komisi, dan settlement	OTA reconciliation
Bank	Identifikasi pembayaran tamu versus transaksi non-revenue	Bank matching
General ledger	Cocokkan kode pendapatan dengan kategori transaksi	Revenue-to-tax mapping
PBJT	Susun working paper berdasarkan kategori yang telah direview	Dasar data pelaporan

Tabel tersebut merupakan contoh scope review, bukan format resmi pemerintah daerah.

Jasa Pelaporan Pajak Hotel Bali dari Usman Tax mencakup pencocokan data laporan operasional hotel dengan laporan pajak, sehingga klasifikasi objek dapat dilanjutkan ke proses rekonsiliasi dan pelaporan.

Data yang perlu disiapkan sebelum klasifikasi

Data yang umumnya berguna meliputi:

PMS atau reservation report
folio tamu
POS restoran dan outlet
daftar room package
banquet/event order
kontrak tenant atau penyewa ruang
laporan OTA
refund dan cancellation report
deposit ledger
rekening koran
general ledger
chart of accounts
working paper PBJT yang saat ini digunakan

Tidak semua dokumen diperlukan untuk setiap kasus. Pilih data yang sesuai dengan transaksi yang sedang diklasifikasikan.

Kapan hotel membutuhkan review lebih lanjut?

Review lebih mendalam layak dipertimbangkan apabila:

seluruh penerimaan masih dicatat sebagai room revenue
PMS dan POS tidak dipisahkan dengan jelas
hotel mempunyai restoran, spa, tenant, dan meeting room sekaligus
terdapat paket kamar dengan sarapan atau layanan tambahan
nilai OTA berbeda dari pendapatan accounting
deposit dan refund sering berubah antarperiode
kontrak tenant atau revenue share tidak jelas treatment-nya
working paper PBJT tidak dapat direkonsiliasi ke general ledger
hotel beroperasi di beberapa kabupaten/kota

Tarif, formulir, batas waktu, dan portal pelaporan harus diperiksa berdasarkan kabupaten atau kota tempat objek usaha berada. Halaman ini tidak menetapkan satu prosedur lokal untuk seluruh Bali.

Kesimpulan

Objek PBJT Jasa Perhotelan tidak sama dengan seluruh pendapatan yang terjadi di dalam hotel. UU Nomor 1 Tahun 2022 memasukkan akomodasi, fasilitas penunjangnya, dan ruang rapat/pertemuan tertentu, tetapi juga memiliki pengecualian dan kelompok PBJT lain untuk jenis transaksi berbeda.

Karena itu, urutan yang lebih aman adalah klasifikasikan transaksi → tentukan sumber datanya → rekonsiliasi PMS/POS/OTA/bank → mapping ke general ledger → susun working paper PBJT.

Dengan struktur tersebut, owner dapat melihat dengan lebih jelas transaksi mana yang masuk Jasa Perhotelan, mana yang perlu dipisahkan, dan mana yang membutuhkan review sebelum dilaporkan.

Masih Belum Jelas Transaksi Mana yang Masuk PBJT Jasa Perhotelan?

Jika pendapatan kamar, restoran, meeting room, tenant, deposit, OTA, dan outlet lain masih tercampur dalam laporan hotel, langkah awalnya adalah memetakan setiap transaksi ke sumber data dan kategori pajaknya sebelum SPTPD disiapkan.

Usman Tax menyediakan Jasa Pelaporan Pajak Hotel dan Jasa Akuntansi untuk bisnis hospitality di Bali. Konsultasi dapat digunakan untuk membahas klasifikasi transaksi, rekonsiliasi PMS/POS/OTA, working paper PBJT, dan kesiapan data pelaporan berdasarkan operasional hotel aktual.

FAQ – Objek PBJT Jasa Perhotelan: Klasifikasi Transaksi Hotel Sebelum Pelaporan

Apa yang termasuk objek PBJT Jasa Perhotelan?

UU Nomor 1 Tahun 2022 memasukkan jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan. Contohnya mencakup hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, guesthouse, resort, cottage, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, dan glamping.

Apakah restoran hotel termasuk objek PBJT Jasa Perhotelan?

Makanan dan minuman merupakan kelompok objek PBJT tersendiri. Karena itu, transaksi restoran, room service, minibar, atau banquet perlu dipisahkan dan dianalisis berdasarkan ketentuan PBJT Makanan dan/atau Minuman, bukan otomatis dicampur ke room revenue.

Apakah meeting room hotel termasuk Jasa Perhotelan?

Ya, UU Nomor 1 Tahun 2022 memasukkan penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan dalam cakupan Jasa Perhotelan.

Apakah penyewaan toko atau ruang usaha di dalam hotel termasuk Jasa Perhotelan?

UU Nomor 1 Tahun 2022 secara eksplisit mengecualikan jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel dari Jasa Perhotelan. Kontrak dan substansi penggunaannya tetap perlu diperiksa untuk menentukan perlakuan transaksi secara keseluruhan.

Apakah deposit tamu langsung menjadi objek PBJT?

Tidak tepat menentukan treatment hanya karena uang sudah masuk. Hotel perlu memeriksa status reservasi, hak dan kewajiban terhadap tamu, kemungkinan refund, folio, dan bagaimana pembayaran tersebut berkaitan dengan jasa yang diberikan.

Apakah nilai settlement OTA merupakan dasar PBJT hotel?

Tidak otomatis. Settlement OTA dapat sudah dipengaruhi komisi, refund, cancellation, adjustment, atau timing pembayaran. Hotel perlu merekonsiliasi booking dan transaksi aktual sebelum menentukan angka yang digunakan dalam working paper.

Siapa yang menjadi Wajib Pajak PBJT jika hotel dipasarkan melalui OTA?

Keberadaan OTA tidak otomatis membuat platform menjadi Wajib Pajak. Untuk tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, Penjelasan UU Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan Wajib Pajak adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan platform pemasaran atau pengelolaan.

Apakah tarif PBJT Jasa Perhotelan sama di seluruh Bali?

Tarif dan administrasi perlu mengikuti peraturan daerah kabupaten atau kota tempat usaha berada. Karena itu, hotel sebaiknya memeriksa Perda dan petunjuk Bapenda wilayahnya, bukan menggunakan satu tarif atau portal berdasarkan daerah lain.

Rujukan & Referensi

Usman Tax