Pajak Direktur WNA PT PMA Bali: Status, Gaji, dan Kewajiban

Pajak direktur WNA PT PMA Bali tidak ditentukan hanya berdasarkan kewarganegaraan atau jabatan direktur. Perusahaan perlu memeriksa status subjek pajak orang pribadi, jenis penghasilan, lokasi pelaksanaan pekerjaan, hubungan kontraktual, dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Direktur asing yang menjadi subjek pajak dalam negeri dapat mempunyai perlakuan berbeda dari direktur yang tetap menjadi subjek pajak luar negeri. Pembayaran gaji, honorarium, fasilitas, penggantian biaya, dan distribusi kepada pemegang saham juga perlu diklasifikasikan secara terpisah.

Bagi PT PMA yang mengelola hotel atau vila di Bali, pemeriksaan tersebut penting agar administrasi penghasilan direktur tidak tercampur dengan kewajiban pajak badan maupun transaksi operasional perusahaan.

Bagaimana Pajak Direktur WNA PT PMA Bali Ditentukan?

Titik awal pemeriksaan adalah menentukan apakah direktur merupakan subjek pajak dalam negeri atau luar negeri pada periode yang relevan.

Setelah itu, perusahaan perlu mengidentifikasi apakah pembayaran merupakan imbalan pekerjaan atau jasa, penggantian biaya perusahaan, penghasilan investasi, atau transaksi lain.

Menurut PMK 168 Tahun 2023, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi mempunyai ketentuan pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 sesuai kategori penerima dan status perpajakannya.

Karena itu, seluruh pembayaran kepada direktur asing tidak sebaiknya diproses menggunakan satu kategori pajak tanpa pemeriksaan.

Menentukan Status Subjek Pajak Direktur WNA

Status subjek pajak merupakan pemeriksaan mendasar sebelum perusahaan menentukan pemotongan atas penghasilan terkait pekerjaan atau jasa.

Berdasarkan PER-23/PJ/2025 tentang penentuan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri, WNA dapat menjadi subjek pajak dalam negeri apabila bertempat tinggal di Indonesia, berada lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau berada di Indonesia dalam suatu tahun pajak dan mempunyai niat bertempat tinggal.

Pemeriksaan Keberadaan Fisik

Perusahaan dapat mengumpulkan catatan masuk dan keluar Indonesia, paspor, perjalanan bisnis, serta dokumen pendukung lainnya untuk menyusun riwayat keberadaan direktur.

Pasal 4 PER-23/PJ/2025 menjelaskan bahwa penghitungan keberadaan dapat mencakup periode yang tidak terus-menerus dan bagian dari hari dihitung sebagai satu hari.

Namun, pemeriksaan jumlah hari saja tidak cukup dalam seluruh situasi karena kriteria tempat tinggal dan niat bertempat tinggal juga dapat relevan.

Pemeriksaan Tempat Tinggal dan Niat Tinggal

Dokumen yang dapat membantu pemeriksaan mencakup izin tinggal, perjanjian kerja, bukti tempat tinggal, dan informasi pusat kegiatan pribadi maupun ekonomi.

Sebagai contoh, seorang direktur mungkin belum berada di Indonesia lebih dari 183 hari tetapi memiliki dokumen dan keadaan yang menunjukkan niat bertempat tinggal.

Kesimpulan status harus didasarkan pada keseluruhan fakta serta ketentuan yang berlaku, bukan hanya masa berlaku visa atau keterangan jabatan.

PPh 21 atau PPh 26 untuk Direktur WNA?

Perbedaan PPh 21 dan PPh 26 dalam konteks penghasilan pekerjaan berhubungan dengan status penerima dan jenis penghasilannya.

Direktur yang Menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri

Apabila direktur WNA berstatus subjek pajak dalam negeri dan menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang termasuk objek pemotongan PPh 21, perusahaan perlu menentukan kategori penerima penghasilan serta metode penghitungan yang sesuai.

Jabatan direktur tidak selalu berarti seluruh pembayaran dihitung dengan perlakuan yang sama seperti pegawai tetap. Periksa apakah terdapat hubungan kerja, pembayaran teratur, honorarium, atau keadaan lain yang memengaruhi klasifikasi.

Direktur yang Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri

Apabila direktur tetap berstatus subjek pajak luar negeri, pembayaran penghasilan yang bersumber dari Indonesia perlu diperiksa menurut ketentuan PPh 26 serta kemungkinan penerapan perjanjian penghindaran pajak berganda.

Perusahaan tidak boleh otomatis menerapkan manfaat perjanjian hanya karena direktur mempunyai paspor negara mitra pajak Indonesia.

Matriks Pemeriksaan Awal

Tabel berikut merangkum poin utama yang perlu dibandingkan sebelum menentukan langkah berikutnya.

Situasi	Pemeriksaan utama	Arah penilaian
Direktur tinggal dan bekerja di Bali	Status subjek pajak dan jenis remunerasi	Ketentuan PPh 21 jika memenuhi kondisi
Direktur tinggal di luar Indonesia	Status perpajakan, sumber penghasilan, dan pekerjaan	Ketentuan PPh 26 serta P3B jika relevan
Direktur menerima pembayaran tidak teratur	Dasar pembayaran dan kategori penerima	Klasifikasi penghasilan sebelum pemotongan
Direktur menerima penggantian biaya	Transaksi asal dan bukti perusahaan	Bedakan penggantian dari remunerasi
Direktur juga pemegang saham	Dasar pembayaran dan keputusan korporasi	Bedakan remunerasi dari distribusi hasil investasi

Matriks tersebut merupakan alat pemeriksaan, bukan ketetapan tarif atau kesimpulan pajak individual.

Jenis Pembayaran yang Perlu Diperiksa

Salah satu masalah dalam administrasi PT PMA adalah menganggap seluruh transfer perusahaan kepada direktur sebagai gaji.

Padahal, tujuan dan dasar pembayaran dapat berbeda.

Gaji, Honorarium, dan Tunjangan

Perusahaan perlu memeriksa kontrak, keputusan remunerasi, daftar penggajian, pembayaran teratur, serta bukti pemotongan pajak.

Jumlah yang ditransfer melalui rekening bank harus dapat dihubungkan dengan penghasilan bruto, komponen pengurangan yang relevan, dan pajak yang dipotong.

Jika terdapat pembayaran dari lebih dari satu perusahaan, penghasilan lain, atau perubahan status pada tahun berjalan, kondisi tersebut memerlukan pemeriksaan tersendiri.

Fasilitas dan Manfaat dari Perusahaan

Direktur dapat menerima fasilitas akomodasi, kendaraan, asuransi, atau manfaat lain berdasarkan ketentuan perusahaan.

Perlakuan pajaknya tidak boleh disimpulkan hanya dari nama fasilitas. Perlu diperiksa bentuk manfaat, pihak penerima, nilai, dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Fasilitas perusahaan juga perlu dibedakan dari penggunaan aset operasional untuk kepentingan bisnis yang terdokumentasi.

Penggantian Biaya Operasional

Seorang direktur mungkin membayar terlebih dahulu tagihan usaha melalui rekening pribadi, kemudian menerima penggantian dari perusahaan.

Dalam keadaan tersebut, bagian akuntansi sebaiknya menelusuri tagihan, bukti pembayaran, tujuan pengeluaran, dan dasar kewajiban perusahaan untuk mengganti dana.

Jangan langsung menganggap seluruh penggantian sebagai gaji. Sebaliknya, label penggantian biaya tidak cukup untuk membuktikan bahwa pembayaran tersebut bukan penghasilan pribadi.

Pembagian Keuntungan kepada Pemegang Saham

Jika direktur juga memiliki saham PT PMA, pembayaran dari perusahaan dapat berhubungan dengan kedudukannya sebagai pemegang saham.

Distribusi keuntungan harus dibedakan dari remunerasi atas pekerjaan. Penentuan pajaknya memerlukan pemeriksaan status penerima, dokumen korporasi, sifat penghasilan, serta ketentuan pajak yang relevan.

Direktur WNA yang Bekerja dari Luar Negeri

Direktur PT PMA tidak selalu menjalankan seluruh tugasnya dari Bali. Sebagian keputusan perusahaan dapat dilakukan ketika direktur berada di luar Indonesia.

Situasi ini memerlukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai lokasi pekerjaan, pihak pembayar, sumber penghasilan, status subjek pajak, dan perjanjian pajak yang mungkin berlaku.

DJP menjelaskan melalui pengumuman pelaksanaan PMK 112 Tahun 2025 bahwa penerapan P3B bagi wajib pajak luar negeri menggunakan Formulir DGT, dengan ketentuan peralihan bagi dokumen lama yang masih memenuhi persyaratan.

Perusahaan perlu memeriksa perjanjian dengan negara mitra serta dokumen pendukung sebelum menggunakan perlakuan P3B.

Perjanjian pajak tidak boleh diasumsikan selalu membebaskan seluruh penghasilan direktur dari pajak Indonesia. Ketentuan mengenai imbalan direktur, pekerjaan, jasa, dan jenis penghasilan lain dapat mempunyai pengaturan berbeda dalam perjanjian yang relevan.

Dokumen Pajak Direktur dan PT PMA

Pengumpulan dokumen yang terstruktur memudahkan pemeriksaan penghasilan dan kewajiban pelaporan.

Dokumen yang dapat disiapkan meliputi:

• Identitas direktur dan dokumen izin tinggal yang relevan.
• Riwayat perjalanan atau keberadaan di Indonesia.
• Dokumen pengangkatan direktur.
• Kontrak kerja atau dasar pemberian remunerasi.
• Daftar penggajian dan rincian penghasilan.
• Bukti transfer bank dan pembayaran perusahaan.
• Bukti pemotongan pajak yang tersedia.
• Dokumen fasilitas atau manfaat yang diberikan perusahaan.
• Perjanjian penggantian pengeluaran operasional jika ada.
• Dokumen pembagian keuntungan jika direktur juga pemegang saham.
• Dokumen domisili perpajakan dan P3B apabila relevan.

Untuk administrasi internal, perusahaan dapat membuat satu matriks pembayaran yang mencatat tanggal, jenis penghasilan, penerima, dasar transaksi, perlakuan pajak yang diperiksa, dan status bukti.

Catatan tersebut membantu membedakan transaksi yang telah dinilai dari transaksi yang masih menunggu dokumen.

Contoh Situasi Direktur WNA di Bali

Direktur A: Tinggal dan Mengelola Hotel di Bali

Direktur A merupakan WNA yang menjalankan fungsi manajemen hotel dan tinggal di Bali. Perusahaan membayar remunerasi bulanan serta menyediakan fasilitas tertentu.

Pemeriksa harus menentukan status subjek pajaknya dari fakta tempat tinggal dan keberadaan. Setelah itu, setiap komponen remunerasi dan fasilitas diklasifikasikan sebelum dihitung pajaknya.

Jika direktur berstatus subjek pajak dalam negeri dan penghasilan termasuk cakupan PPh 21, metode pemotongan ditentukan dari kategori penerima dan ketentuan yang berlaku.

Direktur B: Tinggal di Luar Negeri

Direktur B menjalankan sebagian fungsi pengawasan PT PMA dari negara asal dan menerima pembayaran dari perusahaan Indonesia.

Perusahaan perlu memeriksa sumber penghasilan, kedudukan direktur, lokasi kegiatan, status perpajakan, dan perjanjian pajak yang relevan.

PPh 26 atau manfaat P3B tidak boleh langsung ditentukan hanya dari lokasi rekening penerima pembayaran.

Direktur C: Menerima Gaji dan Penggantian Biaya

Direktur C menerima remunerasi rutin dan kadang membayar biaya operasional hotel menggunakan rekening pribadi.

Dalam contoh tersebut, daftar penggajian dan daftar penggantian biaya harus dipisahkan. Tagihan yang menjadi tanggungan perusahaan diperiksa secara tersendiri agar tidak otomatis dimasukkan ke komponen gaji atau dicatat dua kali sebagai biaya.

Ketiga situasi ini memperlihatkan bahwa keputusan pajak bergantung pada fakta transaksi, bukan satu ciri seperti kewarganegaraan atau jabatan.

Kesalahan yang Perlu Dihindari

Dalam pemeriksaan internal PT PMA, beberapa kesalahan yang perlu diwaspadai adalah:

1. Menganggap seluruh direktur WNA otomatis merupakan subjek pajak luar negeri.
2. Menentukan status pajak hanya dari masa berlaku izin tinggal.
3. Menggunakan satu jenis pemotongan untuk seluruh pembayaran kepada direktur.
4. Mencampurkan penggantian pengeluaran perusahaan dengan penghasilan pribadi.
5. Tidak memeriksa fasilitas yang diterima direktur.
6. Menganggap manfaat P3B berlaku tanpa dokumen yang sesuai.
7. Menggabungkan transaksi pemegang saham dengan remunerasi pekerjaan.
8. Tidak mencocokkan daftar penggajian, bukti transfer, dan bukti pemotongan.

Dalam PMK 168 Tahun 2023, ketentuan pemotongan sebelumnya dalam PMK 252/PMK.03/2008 digantikan sehingga petunjuk lama tidak boleh digunakan tanpa memeriksa aturan penggantinya.

Karena itu, prosedur penggajian yang telah digunakan perusahaan selama beberapa tahun tetap perlu ditinjau terhadap ketentuan yang relevan dengan periode pembayaran.

Kesimpulan

Pajak direktur WNA PT PMA di Bali perlu diperiksa melalui tiga tahap utama: menentukan status subjek pajak, mengidentifikasi sifat setiap pembayaran, dan memastikan kewajiban pemotongan serta dokumentasinya.

PPh 21 dan PPh 26 tidak dapat dipilih hanya berdasarkan kewarganegaraan. Lokasi pekerjaan, status penerima, jenis penghasilan, serta kemungkinan P3B harus diperiksa berdasarkan fakta.

Pemisahan remunerasi, penggantian biaya, fasilitas, dan distribusi kepada pemegang saham membantu PT PMA menyiapkan pembukuan serta administrasi pajak yang lebih terstruktur.

Perlu Memeriksa Pajak Direktur WNA pada PT PMA?

Apabila Anda merupakan direktur WNA, pemilik bisnis, atau investor PT PMA di Bali yang membutuhkan pemeriksaan status perpajakan dan pembayaran remunerasi, Usman Tax dapat menjadi titik awal konsultasi mengenai kebutuhan administrasi pajak dan jasa akuntansi.

Siapkan dokumen pengangkatan direktur, kontrak remunerasi, catatan keberadaan di Indonesia, daftar pembayaran, serta bukti pemotongan yang tersedia agar ruang lingkup pemeriksaan dapat dibahas secara tepat.

FAQ

Apakah semua direktur WNA PT PMA dikenai PPh 26?

Tidak. Status subjek pajak dan sifat penghasilan harus diperiksa terlebih dahulu. Direktur yang menjadi subjek pajak dalam negeri dapat mempunyai perlakuan berbeda dari direktur yang menjadi subjek pajak luar negeri.

Apakah direktur WNA yang tinggal di Bali otomatis menjadi wajib pajak dalam negeri?

Tempat tinggal di Indonesia merupakan salah satu dasar penentuan subjek pajak dalam negeri. Status perpajakan dan kewajiban individual tetap harus ditentukan berdasarkan keseluruhan keadaan serta ketentuan yang berlaku.

Apakah penggantian biaya perusahaan kepada direktur selalu menjadi penghasilan?

Tidak dapat ditentukan hanya dari nama transaksi. Bukti pengeluaran, manfaat perusahaan, dasar penggantian, dan substansi pembayaran perlu diperiksa sebelum mengklasifikasikannya.

Apakah direktur WNA dapat menggunakan tax treaty?

Penerapan P3B bergantung pada negara mitra, status penerima penghasilan, sifat pembayaran, dan kelengkapan persyaratan dokumentasi. Manfaatnya tidak berlaku otomatis hanya karena penerima berkewarganegaraan asing.

Apakah direktur yang tidak menerima gaji pasti tidak mempunyai kewajiban pajak pribadi?

Tidak dapat disimpulkan demikian. Perlu diperiksa kemungkinan penghasilan atau manfaat lain, distribusi kepada pemegang saham, status perpajakan, dan kewajiban pelaporan yang timbul berdasarkan keadaan individu tersebut.

Rujukan & Referensi

1. Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri — pajak.go.id
2. Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan dari Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi — pajak.go.id
3. Pelaksanaan Ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Tahun 2025 — pajak.go.id

Rekomendasi Artikel Berikutnya

1. pengendalian dokumen dan kepatuhan pajak PT PMA — usmantax.co.id