Utang Pajak Perusahaan Hotel: Cara Memeriksa dan Menyelesaikannya

Utang pajak perusahaan hotel adalah kewajiban perpajakan yang masih harus diselesaikan oleh perusahaan dan berkaitan dengan periode tertentu. Saldo tersebut dapat timbul dari kewajiban yang telah dihitung tetapi belum dibayar, hasil penetapan atau tagihan, serta perbedaan antara catatan akuntansi dan pembayaran yang perlu diperiksa.

Untuk perusahaan hotel di Bali, pemeriksaan utang pajak harus dimulai dengan memisahkan pajak daerah dan pajak pusat. Setelah itu, bagian akuntansi perlu mencocokkan saldo pembukuan, dokumen pelaporan, bukti pembayaran, dan surat yang diterbitkan otoritas pajak.

Tujuannya bukan sekadar menghapus saldo dari buku besar, melainkan memastikan setiap kewajiban mempunyai dasar yang jelas dan penyelesaiannya dapat dibuktikan.

Apa Itu Utang Pajak Perusahaan Hotel?

Utang pajak dalam pembukuan merupakan saldo kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Namun, nilai saldo akun belum tentu sama dengan jumlah tagihan resmi yang masih harus dibayar.

Perbedaan dapat timbul ketika pembayaran belum dijurnal, kewajiban dicatat pada masa yang keliru, atau terdapat dokumen penetapan pajak yang belum dimasukkan ke pembukuan.

Karena itu, perusahaan sebaiknya membedakan tiga keadaan: kewajiban yang sudah dihitung dan belum dibayar, tagihan resmi dari otoritas pajak, serta selisih pembukuan yang masih menunggu pemeriksaan.

Saldo yang belum jelas tidak sebaiknya langsung dianggap sebagai tunggakan resmi maupun langsung dihapus dari pembukuan.

Pisahkan PBJT Hotel dan Pajak Pusat

Perusahaan hotel dapat menghadapi kewajiban perpajakan yang dikelola oleh otoritas berbeda. Pemisahan ini penting karena dokumen, rekening penerimaan, prosedur pembayaran, dan penyelesaian masing-masing tidak selalu sama.

PBJT atas Jasa Perhotelan

PBJT merupakan bagian dari sistem pajak daerah. Kerangka hukum PBJT berasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menjadi dasar pengaturan pajak daerah.

Ketentuan umum mengenai administrasi dan penagihan pajak daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

Untuk hotel di Kabupaten Badung, rujukan daerahnya meliputi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023.

Peraturan tersebut telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2025, sehingga pemeriksaan kewajiban tahun 2026 tidak sebaiknya hanya menggunakan naskah tahun 2023.

Untuk lokasi hotel di luar Badung, gunakan ketentuan daerah yang berlaku pada lokasi objek pajaknya. Jangan menggunakan peraturan Badung secara otomatis untuk hotel di Denpasar, Gianyar, atau kabupaten lain.

Kewajiban Pajak Pusat

Selain pajak daerah, perusahaan hotel dapat mempunyai kewajiban pajak pusat sesuai aktivitas, transaksi, dan status perpajakannya.

Contoh kelompok yang perlu diperiksa dalam daftar kewajiban meliputi Pajak Penghasilan badan, pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang relevan, serta kewajiban lainnya berdasarkan transaksi perusahaan.

Perlu diingat bahwa tidak setiap jenis transaksi hotel secara otomatis dikenai perlakuan pajak yang sama. Identifikasi pajak pusat harus dilakukan berdasarkan kegiatan sebenarnya dan ketentuan yang berlaku.

Dokumen untuk Memeriksa Utang Pajak

Pemeriksaan saldo membutuhkan bukti dari pembukuan internal dan dokumen perpajakan.

Dokumen yang sebaiknya disiapkan mencakup:

• Buku besar seluruh akun utang pajak.
• Neraca saldo dan rincian saldo awal.
• Rekapitulasi kewajiban menurut jenis dan masa pajak.
• Dokumen pelaporan pajak yang relevan.
• Bukti pembayaran dan referensi transaksi bank.
• Dokumen tagihan atau ketetapan dari otoritas pajak.
• Rekonsiliasi periode sebelumnya.
• Surat klarifikasi, permohonan, atau keputusan yang memengaruhi saldo apabila tersedia.

Untuk hotel yang mempunyai lebih dari satu lokasi usaha, tambahkan kolom identitas unit dan wilayah pajak. Hal ini membantu mencegah pencampuran kewajiban dari lokasi berbeda.

Cara Rekonsiliasi Utang Pajak Perusahaan Hotel

Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan saldo pembukuan terhadap kewajiban dan pembayaran pada periode yang sama.

1. Kelompokkan Utang Menurut Jenis dan Masa Pajak

Jangan menggabungkan seluruh kewajiban ke dalam satu daftar tanpa rincian. Buat pemisahan berdasarkan jenis pajak, masa pajak, lokasi, dan otoritas yang menangani.

Kolom pemeriksaan	Tujuan
Jenis pajak	Membedakan PBJT dan pajak pusat
Masa pajak	Menentukan periode kewajiban
Lokasi hotel	Menentukan yurisdiksi terkait
Saldo pembukuan	Menunjukkan nilai akun pada laporan keuangan
Kewajiban yang telah dihitung	Membandingkan hasil penghitungan dengan pembukuan
Pembayaran	Menunjukkan jumlah yang telah dibayar
Tagihan resmi	Mengidentifikasi kewajiban dalam dokumen otoritas
Selisih	Menunjukkan nilai yang perlu ditelusuri
Status tindak lanjut	Mencatat penyelesaian atau kebutuhan klarifikasi

Gunakan ringkasan tersebut sebagai panduan awal, lalu sesuaikan penerapannya dengan fakta dan dokumen pada setiap kasus.

2. Cocokkan Saldo Awal dan Pergerakan Akun

Mulailah dari saldo akhir periode sebelumnya. Tambahkan kewajiban yang diakui, kemudian kurangi pembayaran atau penyelesaian yang sudah dicatat.

Periksa apakah terdapat jurnal penyesuaian, pembalikan, atau reklasifikasi yang memengaruhi akun utang pajak.

Jika saldo awal tidak cocok, jangan langsung mengoreksi saldo tahun berjalan. Temukan terlebih dahulu periode asal perbedaannya.

3. Cocokkan Bukti Pembayaran

Setiap pembayaran harus ditelusuri sampai ke jenis dan masa pajak yang benar.

Pembayaran yang tercatat di rekening bank belum tentu telah mengurangi akun utang yang tepat dalam buku besar. Sebaliknya, pencatatan pelunasan tanpa bukti pembayaran juga harus ditelusuri.

4. Periksa Tagihan dan Ketetapan

Dokumen tagihan perlu ditelaah secara terpisah dari kewajiban yang dihitung sendiri oleh perusahaan.

Dalam panduan DJP mengenai Surat Tagihan Pajak, wajib pajak diarahkan untuk memeriksa identitas, jenis dan masa pajak, jumlah tagihan, serta mencocokkannya dengan dokumen pembayaran dan pelaporan.

Panduan tersebut membahas tagihan pajak pusat. Untuk tagihan PBJT daerah, gunakan dokumen dan prosedur dari pemerintah daerah yang berwenang.

Penyebab Selisih Saldo Utang Pajak

Selisih pembukuan tidak selalu berarti perusahaan kurang membayar pajak. Beberapa penyebab umum perlu diperiksa sebelum kesimpulan dibuat.

Pembayaran Belum Dicatat

Perusahaan mungkin sudah membayar kewajiban, tetapi bagian akuntansi belum menerima bukti atau belum mencatat pelunasannya.

Tindakan yang disarankan adalah mencocokkan mutasi bank, bukti pembayaran, dan dokumen kewajiban. Setelah pembayaran terbukti dan alokasinya benar, pencatatan dapat disesuaikan.

Salah Masa Pajak atau Salah Akun

Pembayaran dapat tercatat pada masa yang berbeda atau masuk ke akun pajak yang tidak tepat. Pemeriksaan harus memastikan apakah kesalahan hanya terjadi pada pembukuan atau juga pada administrasi pembayaran di otoritas pajak.

Tagihan Belum Masuk Pembukuan

Perusahaan dapat menerima dokumen tagihan setelah penyusunan saldo internal. Dokumen tersebut perlu diperiksa untuk menentukan periode, sifat kewajiban, dan perlakuan pencatatannya.

Nilai Masih Dalam Proses Klarifikasi

Apabila perusahaan menemukan perbedaan yang belum terselesaikan, catat statusnya secara transparan. Jangan menghapus tagihan atau saldo hanya karena perusahaan tidak menyetujui nilainya.

Contoh Pemeriksaan Saldo Pajak Hotel

Misalkan suatu hotel mempunyai saldo utang pajak dalam pembukuan sebesar Rp45.000.000. Setelah pemeriksaan ditemukan pembayaran Rp15.000.000 yang telah berhasil dilakukan tetapi belum dijurnal.

Dengan asumsi tidak ada transaksi atau penyesuaian lain, saldo pembukuan setelah pencatatan pembayaran tersebut menjadi Rp30.000.000.

Namun, hotel juga menerima dokumen tagihan bernilai Rp8.000.000 yang belum dianalisis dan belum dicatat.

Nilai Rp8.000.000 tersebut tidak boleh langsung ditambahkan begitu saja tanpa memeriksa apakah tagihan sudah termasuk dalam saldo Rp30.000.000, mencakup periode yang sama, atau merupakan komponen tambahan.

Komponen ilustrasi	Nilai
Saldo utang pada buku besar	Rp45.000.000
Pembayaran belum dicatat	Rp15.000.000
Saldo setelah koreksi pembayaran	Rp30.000.000
Dokumen tagihan belum direkonsiliasi	Rp8.000.000
Saldo akhir yang disetujui	Menunggu pemeriksaan

Contoh ini memperlihatkan bahwa tujuan rekonsiliasi bukan membuat penjumlahan sederhana, tetapi memastikan setiap unsur kewajiban tidak dihitung ganda.

Langkah Ketika Perusahaan Menerima Tagihan Pajak

Hal pertama yang perlu diperiksa adalah otoritas penerbit tagihan. Dokumen DJP dan dokumen pajak daerah harus ditindaklanjuti melalui jalur administrasi yang sesuai.

Untuk tagihan pajak pusat, DJP menyediakan layanan pembuatan kode billing untuk tagihan pajak yang tercantum dalam produk hukum berupa tagihan, ketetapan, surat keputusan, atau putusan.

Sebelum pembayaran, periksa apakah tagihan benar, sudah dibayar sebagian, atau masih memerlukan penjelasan. Jangan menggunakan kode billing pajak pusat untuk menyelesaikan PBJT daerah tanpa memastikan mekanisme yang ditetapkan pemerintah daerah.

Apabila terjadi perbedaan, kumpulkan bukti dan hubungi otoritas penerbit. Hak administratif dan langkah penyelesaian harus ditentukan berdasarkan jenis surat serta ketentuan yang berlaku pada kasus tersebut.

Pemeriksaan Sebelum Laporan Keuangan Ditutup

Bagian akuntansi hotel sebaiknya memastikan bahwa setiap saldo pajak dapat dijelaskan dan ditelusuri.

Gunakan daftar pemeriksaan berikut:

1. Semua jenis utang pajak mempunyai akun atau rincian yang dapat ditelusuri.
2. Saldo awal telah cocok dengan periode sebelumnya.
3. Kewajiban setiap masa pajak sudah dibandingkan dengan pencatatan.
4. Pembayaran telah mempunyai bukti yang sah.
5. Pembayaran tidak dicatat dua kali.
6. Dokumen tagihan telah direkonsiliasi.
7. Perbedaan antara pajak pusat dan daerah sudah dipisahkan.
8. Nilai yang masih dalam klarifikasi diberi status khusus.
9. Penyesuaian jurnal mempunyai alasan dan persetujuan.
10. Saldo akhir yang belum terselesaikan mempunyai penanggung jawab dan rencana tindak lanjut.

Untuk perusahaan dengan beberapa properti, pemeriksaan dapat diperluas menggunakan daftar utang pajak per lokasi. Langkah ini membantu manajemen mengetahui apakah masalah berada pada unit tertentu atau pada proses administrasi perusahaan secara keseluruhan.

Kesimpulan

Utang pajak perusahaan hotel perlu diperiksa dengan memisahkan PBJT daerah dari pajak pusat, kemudian mencocokkan saldo buku besar dengan kewajiban, pembayaran, dan tagihan resmi.

Perbedaan saldo tidak boleh langsung dianggap sebagai tunggakan atau langsung dihapus. Setiap selisih membutuhkan pemeriksaan asal transaksi, periode, dokumen, dan otoritas terkait.

Rekonsiliasi yang terdokumentasi membantu manajemen hotel memahami kewajiban yang benar-benar belum diselesaikan dan menentukan tindakan berikutnya secara lebih terarah.

Perlu Bantuan Memeriksa Utang Pajak Perusahaan Hotel?

Apabila perusahaan hotel Anda di Bali mempunyai saldo utang pajak yang belum cocok dengan bukti pembayaran atau dokumen tagihan, Usman Tax dapat menjadi titik awal konsultasi mengenai kebutuhan pemeriksaan pajak hotel dan jasa akuntansi.

Siapkan rincian akun utang pajak, laporan terkait, bukti pembayaran, serta dokumen tagihan agar kebutuhan rekonsiliasi dan tindak lanjut dapat dibahas berdasarkan keadaan perusahaan.

FAQ

Apakah utang pajak dalam neraca hotel selalu merupakan tunggakan resmi?

Tidak selalu. Saldo neraca dapat mencakup kewajiban yang belum jatuh tempo, pembayaran yang belum dicatat, atau selisih administrasi. Tagihan resmi perlu diperiksa secara terpisah.

Apakah utang PBJT hotel sama dengan utang pajak pusat?

Tidak. PBJT merupakan pajak daerah, sedangkan kewajiban pajak pusat dikelola melalui administrasi perpajakan pusat. Pemeriksaan, pembayaran, dan tindak lanjut harus mengikuti otoritas masing-masing.

Apa yang harus dilakukan jika hotel sudah membayar tetapi masih memiliki saldo utang pajak?

Periksa bukti pembayaran, mutasi bank, masa pajak, dan pencatatan buku besar. Jika pembayaran terbukti tetapi belum dicatat, lakukan penyesuaian pembukuan yang sesuai. Jika masalah berada pada administrasi otoritas, lakukan klarifikasi melalui jalur resmi.

Apakah tagihan pajak yang tidak disetujui perusahaan boleh langsung dihapus dari pembukuan?

Tidak hanya berdasarkan ketidaksetujuan perusahaan. Periksa dasar tagihan, status penyelesaian, dokumen terkait, dan kerangka akuntansi sebelum menentukan perlakuan saldo.

Apakah peraturan PBJT Badung berlaku untuk seluruh hotel di Bali?

Tidak. Peraturan Kabupaten Badung berlaku dalam yurisdiksi yang ditentukan oleh peraturan tersebut. Hotel di daerah lain harus memeriksa peraturan pemerintah daerah yang berwenang.

Rujukan & Referensi

1. Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah — jdih.kemenkeu.go.id
2. Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah — jdih.kemenkeu.go.id
3. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah — jdih.badungkab.go.id
4. Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025 — jdih.badungkab.go.id
5. Panduan DJP dalam Menanggapi Surat Tagihan Pajak — stats.pajak.go.id
6. Panduan Pembuatan Kode Billing untuk Tagihan Pajak — pajak.go.id

Rekomendasi Artikel Berikutnya

1. dasar pengenaan dan pelaporan PBJT hotel di Bali — usmantax.co.id
2. pemeriksaan pajak hotel sebelum investasi — usmantax.co.id